| 0 komentar ]

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipastikan akan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Hal ini sesuai dengan lahirnya UU no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terutama akses layanan dasar terkait pendidikan sesuai pasal 5 ayat 3 bahwa kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan layanan pendidikan anak usia dini.

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik itu tergantung keseriusan pemerintah daerah dalam mendata dan mengelola PAUD di daerahnya masing-masing. Prosesnya dinas pendidikan mengajukan rencana dan data ke BAPPEDA lalu masuk secara online di BAPPENAS. Maka segeralah Dinas, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk membuat dan mengumpulkan data untuk mendapatkan alokasi DAK fisik tahun 2019 nanti. Namun jangan lupa juga bereskan administrasi untuk mendapatkan DAK nonfisik.

Selanjutnya silakan Anda untuk men-download Peraturan Presiden 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019. Untuk melengkapinya kami sertakan juga Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

  • Peraturan Presiden 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 | Unduh
  • Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan | Unduh

Sebagaimana diketahui untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu, serta untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk penyelenggaraan PAUD berkualitas. Berdasarkan data, PAUD yang dikelola pemerintah daerah sebanyak 8.000 lembaga, sementara dikelola masyarakat lebih tinggi mencapai dua ratus ribu lebih.

Dalam rangka Gerakan Nasional PAUD berkualitas tersebut, memang Pemerintah perlu memberikan dukungan dengan menyediakan berbagai bantuan PAUD seperti Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Penyelenggaraan PAUD Baru, Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD, Unit Gedung Baru (UGB) PAUD, Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, Rehabilitasi/Renovasi Gedung PAUD, dan lain-lain kepada lembaga atau satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan/organisasi, pemerintah Daerah, badan keagamaan, dan Satuan Pendidikan Non formal lainnya seperti PKBM dan SKB.

Sumber:
- anggunpaud.kemdikbud.go.id
- kemdikbud.go.id

0 komentar

Posting Komentar