| 0 komentar ]

Apa kabar para Bunda PAUD? Bagaimana Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah anda? Kami akan beri sebuah informasi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Jabar.

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Barat telah menggelar acara arah dan kebijakan pengembangan model 2019 yang diselenggarakan di aula Tangkuban Perahu PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada kamis (28/2/2019).

Kegiatan PAUD dan Dikmas tersebut menghadirkan Direktur PAUD, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd sebagai nara sumber. Kegiatan ini merupakan upaya sinkronisasi kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keaksaraan dengan arah pengembangan model PAUD dan Dikmas di PP-PAUD dan Dikmas Tahun 2019.

Secara umum tujuan kegiatan ini yaitu sinkronisasi arah pengembangan model di PP-PAUD dan Dikmas dengan kebutuhan Direktorat Teknis serta memberikan pencerahan bagi pelaksanaan pengembangan model. Seperti yang disampaikan oleh Direktur PAUD melalui video conference, pengembangan model yang dilakukan haruslah sesuai dengan pedoman Direktorat PAUD.

Acara ini dihadiri juga oleh 40 orang Pamong Belajar dan Seksi Program dan Evaluasi PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat dan berlangsung selama dua hari. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah terinformasikannya tema model yang dikembangkan dalam studi pendahuluan yang menjadi kebutuhan dari Direktorat Teknis.

Adanya rumusan masalah tema pengembangan model dari Direktorat Teknis Ditjen PAUD dan Dikmas yang dipahami oleh Tim Pengembang Model PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat merupakan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Tema-tema pengembangan model yang telah dibuat oleh tim pengembang model PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat didiskusikan dengan nara sumber untuk untuk memperoleh hal-hal penting yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan masalah tema pengembangan model.

Lingkup pengembangan model pada tahun anggaran 2019 itu sendiri diarahkan pada pengembangan PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus dan Pelatihan, serta Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Dirjen atau Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas), Kemendikbud, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Anggaran (Bagrengar) Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2019, di Hotel Claro Kota Makassar. Selasa (19/2). Rekornas secara resmi dibuka oleh Harris Iskandar selaku Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas.

“Sinergi dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD dan Dikmas, adalah tema yang diangkat dalam kegiatan yang diselenggarakan 19 – 22 Febuari 2019. Hadir perwakilan peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dan Dikmas diseluruh Provinsi di wilayah Timur Indonesia.

Dalam Rekornas tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh empat satuan kerja (satker) dilingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, yaitu: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Dit. Bin PAUD, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara), Direktorat Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan (Dit. Bindik Suslat) serta Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dit. Bindikkel).

Di samping itu yang termasuk ikut juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja adalah Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan BP PAUD dan Dikmas di Kepulauan Papua.

Rakor yang dihadiri 584 peserta bertujuan untuk mengkoordinasi dan mensosialisasikan program dan kegiatan, kebijakan dan teknis pelaksanaan program juga menginformasikan alokasi bantuan PAUD dan Dikmas tahun 2019 per Kabupaten/ Kota, serta terciptanya kesepakatan rencana alokasi bantuan PAUD dan Dikmas tahun 2019 yang sudah terverifikasi.

Sebagai informasi bahwa Rekornas selain diselenggarakan di Makassar, kegiatan Rakor PAUD dan Dikmas juga aka diselenggarakan di Kota Palembang pada tanggal 26 Februai - 1 Maret 2019 dan Kota Yogyakarta pada tanggal 12 -15 Maret 2019.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Kita menyadari bahwa Pendidikan Pencegahan Korupsi Untuk Anak PAUD sungguh perlu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap dalam tahun pelajaran baru 2019 pada bulan Juni - Juli mendatang materi (pelajaran) pendidikan pencegahan korupsi masuk dalam kurikulum PAUD hingga SLTA.

Bentuknya tidak harus dalam mata pelajaran pencegahan korupsi, akan tetapi cukup masuk dalam satu atau dua bab dalam mata pelajara yang sudah ada.

Orangtua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono saat hadir sebagai narasumber Panel II dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Regional 1 Makassar, Rabu (20/2).

Menurut Pak Giri, PAUD dan Dikmas, termasuk perempuan, penting untuk membangun nilai-nilai, utamanya bagi anak-anak. Untuk membangun nilai itu butuh keteladanan dari orangtua, pengelola pendidikan, baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah itu sendiri. Karena pendidikan yang paling manjur adalah keteladanan.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan secara formal di PAUD dan Dikmas, menurut Giri, bisa dilakukan melalui pembelajaran atau hal-hal lain. Karena PAUD dan Dikmas ruang kreativitasnya lumayan besar. Hal ini bisa dilakukan dengan segala pendekatan, semakin bisa unik sesuai dengan dunia mereka akan lebih mudah untuk menginternalisasi nilai-nilai.

Saat ini strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK meliputi tiga hal:

  1. Penindakan, tujuannya untuk membuat orang takut
  2. Pencegahan, agar orang tidak bisa korupsi
  3. Pendidikan, agar orang tidak ingin korupsi

Agar orang tidk ingin korupsi, mau tidak mau harus dibangun dari pemahaman nilai dan keteraturan untuk berlatih. Misalnya dilatih di PAUD dan keluarga.

Orangtua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono saat hadir sebagai narasumber Panel II dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Regional 1 Makassar, Rabu (20/2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak membicarakan tata kelola dan integritas pada satuan pendidikan karena strategi yang paling tepat adalah keteladanan. ”Anak-anak belajar dari lingkungan, bagaimana sekolah secara tegas menolak gratifikasi, menindak yang tidak berintegritas seperti yang mencontek dan segala macam,” demikian penegasan dari Pak Giri.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Bapak Ir Harris Iskandar, menegaskan bahwa tahun 2019 ini perluasan akses dan sinergi kelembagaan menjadi prioritas utama guna meningkatkan mutu PAUD. Hal tersebut dikatakan Dirjen PAUD dan Dikmas ketika membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2019.

Rapat kordinasi yang dihadiri peserta dari perwakilan provinsi di kawasan Indonesia timur itu, berlansung di Ballrrom Phinisi Hotel Claro, Makassar, Selasa (19/2/2019) malam.

"Rakor ini Rakor teknis, ini followap yang kemarin. Tentu formatnya akan berbeda dan nanti sebulan kemudian akan ada rakor tingkat provinsi di UPT masing-masing," kata Harris Iskandar.

Pak Harris Iskandar pun menyampaikan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Muhajir Effendi, kepada peserta agar mampu menuntaskan program kerja yang ada.

"Amanat dari pak menteri. Bahwa kegiatan kita itu harus diselesaikan paling satu atau dua bulan sebelum akhir tahun, kemudian kita gelar lokakarya dan evaluasi," ujarnya.

Dalam sambutannya, Harris juga menyinggung beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Antara lain masalah stunting dan pengangguran. Menurutnya, permasalahan itu merupakan tantangan yang harus dijawab melalui peran aktif bunda PAUD dan Dikmas.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel Irman Yasin Limpo dalam sambutannya mengaku bangga dapat menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rapat kordinasi yang diikuti BP PAUD dari delapan provinsi di Indonesia timur.

"Kami senang sekali membawa Rakor PAUD disini, ini tentunya mendinamis. Masa depan generasi kita dibentuk oleh PAUD, selamat datang dan selamat berakor," sambut Irman YL.

Dalam Rakor itu juga dilakukan penandatanganam kinerja oleh Ditjend PAUD dan Dikmas dan BP PAUD dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, pendidikan anak usia dini (PAUD) berkembang dengan pesat di Indonesia. Pada tahun 2016, saat Kemendikbud pertama kali memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD, jumlah lembaga PAUD sekitar 190-ribu. Sekarang, katanya, sudah ada sekitar 246-ribu lembaga PAUD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Didik menegaskan agar pendidikan karakter menjadi hal yang diprioritaskan dalam PAUD, bukan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung atau calistung.

Menurut Sesjen, bahwa pendidikan karakter harus ditekankan di PAUD, bukan calistung. Masuk SD tidak boleh ada tes calistung, karena pendidikan di lembaga PAUD bukan untuk mengajarkan calistung, (Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi, dalam dialog dengan Bunda PAUD se-Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sulsel, Sabtu 16 Februari 2019).

Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 69 ayat (5) disebutkan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain. Kemudian dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tercantum bahwa persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 SD, yaitu berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pak Didik mengatakan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pendidikan prasekolah sudah tinggi. Yang masih menjadi persoalan adalah mengenai standardisasi penyelenggaraan lembaga PAUD, termasuk pengajaran calistung pada anak-anak usia dini. "PAUD itu filosofinya adalah tempat bermain, taman bermain. Oleh karena itu harus diluruskan," katanya. Ia menuturkan, Mendikbud juga akan membuat surat edaran ke sekolah-sekolah dasar supaya tidak memberlakukan tes calistung untuk calon peserta didik kelas 1, dan hanya melihat persyaratan usia.

Menurut Pak Didik, saat ini terjadi kesalahpahaman praktik pendidikan di jenjang PAUD dan SD. Karena saat SD memberlakukan tes calistung untuk calon peserta didik kelas 1, maka otomatis lembaga PAUD juga akan terpaksa mengajarkan calistung kepada anak-anak usia dini. Padahal yang harus ditekankan dalam penyelenggaraan lembaga PAUD adalah penerapan pendidikan karakter untuk anak usia dini.

Sesjen Kemendikbud dan para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud menghadiri acara Dialog dengan Bunda PAUD se-Sulawesi Selatan dalam rangkaian Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan (Gebyar Dikbud) di Kota Makassar. Acara tersebut dihadiri ratusan Bunda PAUD dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Dalam acara tersebut, Sesjen Kemendikbud memberikan bantuan berupa alat permainan edukatif (APE) untuk lembaga PAUD yang diterima secara simbolis oleh Bunda PAUD Kabupaten Jeneponto, Bunda PAUD Kabupaten Gowa, dan Bunda PAUD Kabupaten Maros.


Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Berapakah kisaran Dana Alokasi Khusus (DAK) PAUD yang dianggarkan oleh Pemerintah? Para Bunda PAUD pun harus tahu maalah ini. Oleh karena itu marilah para Bunda PAUD menyimak paparan dari Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, pada pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2019 di Yogyakarta, 12 Maret yang lalu.

Menurut Pak Harris Iskandar, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menerapkan SPM untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, ini menurutnya merupakan hal yang menarik. Dengan adanya PP ini diibaratkan ”kita ini naik kelas". Ini adalah sebuah lompatan lanjut Harris. Saya bersyukur, karena dalam kunjungan ke Jawa Timur beberapa hari yang lalu, sebagian Bupati sudah sangat paham tentang SPM. Indikatornya adalah dengan telah dianggarkan penerapan SPM pada APBD masing-masing," katanya.

"Dalam mendukung pelaksanaan SPM tersebut, Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik. DAK fisik untuk jenjang Taman Kanak-kanak dianggarkan sebesar Rp239,5 miliar dan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebesar Rp375 miliar. Sedangkan DAK nonfisik, untuk PAUD sebesar Rp4,475 triliun, serta pendidikan keseteraan Rp1,54 triliun. DAK untuk PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak diperuntukkan bagi 1.998 sasaran yang meliputi 7,4 juta siswa PAUD. Sedangkan untuk kesetaraan sebanyak Rp 925 ribu diperuntukkan bagi 176 SKB dengan total peserta didik sebanyak 925 ribu orang, ” ujar Pak Harris.

Menurut Pak Harris, besaran DAK ini sebuah lonjakan yang luar biasa sehingga perlu ada perhatian dan kesamaan langkah pada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Ditjen PAUD dan Dikmas membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengawal dan mengawasi penggunaan DAK tersebut.

”Ini yang beda dengan sebelumnya. Perlu kerja lebih keras lagi sebab tidak mudah mengawasi program yang melibatkan banyak orang. Ini tantangan kita,” tekan Harris.

Selanjutnya Dirjen mengatakan, bahw Pemerintah menaikkan DAK khusus untuk PAUD itu dengan kesadaran, bahwa keberadaan PAUD berdampak sangat nyata dan signifikan dalam Sistim Pendidikan Nasional. ”Bila pendidikan di PAUD ditingkatkan dan terus kita perbaiki, Insya Allah akan berkurang angka putus sekolah bagi siswa di sekolah dasar, dan sekolah menengah, ” ujarnya.

Pemberian DAK untuk PAUD itu dalam upaya menciptakan PAUD yang berkualitas, salah satunya dengan mewujudkan PAUD yang holistik integratif. Harris juga mengingatkan, bahwa semua itu bertujuan untuk kesejahteraan anak tidak sekedar pendidikan dan pengasuhan.

Dewasa ini ada sekitar 230 ribuan PAUD yang 99 persen diantaranya milik persennya masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi dalam PAUD. Selain meningkatkan DAK untuk PAUD, juga mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota mengembangkan taman kanak-kanak pembina dan PAUD percontohan.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Wajah gembira tampak menyelimuti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi kala memberi pengarahan pada Rakor Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Regional 2 di Palembang, Sumsel Rabu (27/2).

Mendikbud Bapak Muhadjir Effendi mengaku sangat senang dapat bersilaturahmi denganpara peserta rakor. Di hadapan para peserta rakor tersebut, Mendikbud pun menekankan perlunya mengubah kepribadian, baik secara struktural yang dikemas melalui peraturan maupun kultural yang menyentuh kesadaran untuk melakukan perubahan. Karenanya, “Saya mohon para pelaku di bidang PAUD dan Dikmas untuk mempelajari teori yang mendasari pekerjaannya,” katanya.

Pak Muhadjir menambahkan, meski masih terjadi silang sengketa antara PAUD dan TK, namun ini justru merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan para peserta di lapangan. “Jadi, sebenarnya TK bagian dari PAUD,” terangnya.

PAUD menurutnya dapat dikategorikan pendidikan bersifat informal dan melibatkan keluarga, sedangkan Dikmas bersifat non-formal dan melibatkan masyarakat.

Mendikbud juga menjelaskan bahwa nilai keluarga sejatinya tumbuh dari kebiasaan. Karenanya, perbuatan anak jangan kerap disalahkan, biarkan saja mereka memilih keteladanan. “Hal mendasar ini harus dipahami. Kebiasaan menjadi hal penting untuk membangun sikap positif,” jelasnya.

Selanjutnya Pak Muhadjir berkisah, dalam konteks pembangunan, negeri ini nyatanya dulu memulainya dari pemberantasan buta huruf (PBH). Hal ini disebabkan saat Indonenia merdeka, 80 persen penduduknya buta huruf. “Waktu itu juga bersamaan dengan program pemberantasan malaria dan mendorong pertanian,” tuturnya.

Diketahui, pada 1974 negeri ini mendapat “bom minyak” yang menghasilkan penjualan signifikan hingga dipakai untuk membangun SD Inpres. Tercatat, hingga 1994 terdapat 960 ribu SD dengan para pendidiknya yang ternyata tidak harus memerlukan jenjang pendidikan tertentu.

Hingga akhirnya, pada era pemerintahan Presiden Jokowi inilah pemerintah turut menyadari pentingnya pendidikan usia dini melalui PAUD. “Kalau masih compang-camping ya harus dipahami, tidak apa-apa, karena kita baru membangun fondasi,” terangnya.

Meski bukan sistem persekolahan, PAUD adalah bagian dari pendidikan. PAUD adalah proses untuk mendukung keluarga agar pendidikan anak menjadi lebih terarah. “Jangan merampas anak didik PAUD dari keluarga, kita hanya membimbing,” tandas Muhadjir.

Meski demikian, tambah Muhadjir, peranan PAUD juga harus mempengaruhi sikap atau pandangaan orang tua terhadap anak, terutama di wilayah yang memiliki pemahaman rendah. Ditambah lagi, “Presiden Jokowi sangat concern terhadap PAUD. Kalau PAUD ditangani dengan sungguh-sungguh, saya yakin masa depan anak akan lebih baik,” demikian menurut Muhadjir Effendi.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Guna mendapatkan hasil akreditasi yang valid, maka dibutuhkan alat untuk mengukur atau instrumen yang tepat. Sedangkan untuk memperoleh hasil akreditasi yang valid, dibutuhkan orang yang bertugas untuk mengukur (asesor) yang harus professional dan objektif. Untuk itulah BAN PAUD dan PNF terus melakukan pelatihan asesor baru dan penyegaran untuk asesor lama.

Nah Bunda Paud di mana pun Anda berada, sebagai informasi, bahwa jumlah asesor yang dimiliki BAN PAUD dan PNF saat ini sebanyak 3.207 orang. Proyeksi kekurangan asesor dengan sasaran 30.275 satuan pendidikan adalah 1.590 orang. Problem ketersediaan jumlah asesor ditindaklanjuti dengan adanya rekrutmen asesor di BAN-Provinsi yang masih kekurangan asesor. BAN PAUD dan PNF juga melakukan penyegaran bagi asesor lama.

Oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), pihak Kemdikbud mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti Seleksi Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2019.

A. Syarat Pendaftaran:


  1. Sekurang-kurangnya berkualifikasi akademik S1 (semua jurusan);
  2. Berdomisili di wilayah provinsi yang membuka rekrutmen asesor (lihat Tabel 1);
  3. Memiliki kemampuan IT dan mampu mengoperasikan MS Office;
  4. Memiliki pengalaman kerja/pengalaman yang terkait di bidang PAUD dan PNF (seperti: pendidik/tenaga kependidikan PAUD/PNF, dosen PAUD/PNF, Pamong Belajar, peneliti  PAUD/PNF, pendiri satuan PAUD/PNF, ketua/pengurus organisasi mitra PAUD/PNF, penulis buku/modul yang terkait PAUD/PNF, narasumber/pembicara terkait PAUD/PNF, juri/tim teknis terkait PAUD/PNF);
  5. Sehat Jasmani dan Rohani;
  6. Tidak sedang:

a. menjabat sebagai staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi (BAN-P);

b. menjabat jabatan struktural di dalam pemerintahan; dan

c. menjadi asesor atau anggota BAN S/M atau BAN PT.

      7. Berusia minimal 27 tahun, maksimal 60 tahun pada saat mendaftar;

      8. Surat Izin dari pimpinan tempat bekerja (jika pegawai/karyawan, baik negeri maupun swasta); dan

      9. Menandatangani Pakta Integritas (jika sudah dinyatakan lulus sebagai asesor BAN PAUD dan PNF).

 

B. Tahapan Seleksi:


  1. Seleksi administrasi melalui kelengkapan isian e-form dan portofolio;
  2. Masa penerimaan pengaduan masyarakat secara online;
  3. Seleksi kompetensi melalui Tes Potensi Akademik (TPA) secara online; dan
  4. Seleksi kompetensi melalui Pelatihan Calon Asesor (PCA).

Tata cara pendaftaran:


  1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://seleksi.banpaudpnf.or.id
  2. Mengajukan lamaran dengan mengisi blangko e-form secara lengkap serta melampirkan (mengunggah) dokumen pendukung berupa fotokopi elektronik (scan) yang diminta pada item-item yang relevan.

Bukti fisik dokumen yang harus disiapkan dan diunggah meliputi:


  • Semua ijazah perguruan tinggi yang dimiliki;

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

  • Surat Keputusan (SK)/ Surat Keterangan/Piagam Penghargaan yang membuktikan portofolio pengalaman kerja atau pengalaman yang terkait di bidang PAUD dan PNF (fotokopi elektronik berkas portofolio dalam bentuk PDF maksimal 5 MB);

  • Surat keterangan sehat dari dokter;

  • Daftar riwayat hidup (curriculum vitae);

  • Tulisan singkat dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF” (maksimal 500 kata, huruf Arial, ukuran font 12, dan spasi 1.5);

  • Surat Izin dari pimpinan tempat bekerja (jika pegawai/karyawan, baik negeri maupun swasta); dan

  • Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:  

  1. Memiliki kemampuan IT dan mampu mengoperasikan MS Office;
  2. Tidak sedang menjabat sebagai staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  3. Tidak sedang menjabat jabatan struktural di dalam pemerintahan;
  4. Tidak sedang menjadi asesor dan Anggota BAN S/M atau BAN PT;
  5. Kesediaan mengikuti pelatihan calon asesor jika lulus seleksi administrasi dan tes kompetensi; dan
  6. Kesediaan menandatangani Pakta Integritas jika lulus sebagai asesor BAN PAUD dan PNF.

Dokumen/Portofolio yang tidak terkait dengan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan di atas agar TIDAK DILAMPIRKAN (karena tidak masuk komponen penilaian).


Silaka unduh informasi selengkapnya disini


Sebagai informasi tambahan bahwa untuk pelatihan asesor, BAN PAUD DAN PNF menetapkan standar yang sama pada 11 BAN-P pelaksana pelatihan asesor. Standarisasi mulai dari Narasumber, materi, dan teknik pelaksanaan pelatihan yang harus sesuai dengan panduan dari BAN PAUD dan PNF. Kompetensi asesor yang diharapkan meliputi: integritas, pemahaman konsep dasar delapan standar PAUD dan PNF, serta kemampuan IT.

Hal pertama yang harus dimiliki asesor adalah integritas, artinya menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tulus, transparan, dan adil kepada semua pihak. Hal itu menjadi persyaratan utama sehingga kita yakini nilai yang diberikan adalah objektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa ada pengaruh apapun dan dari pihak manapun. Selain integritas yang harus dipahami oleh asesor adalah tentang konsep delapan standar PAUD dan PNF. Bagaimana mungkin asesor bisa mengukur dengan benar jika dia sendiri tidak mengetahui konsep dasar delapan standar.

Sumber:
- BAN Paud Kemdikbud
- Kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah investasi, demikian sudah dicontohkan oleh negara-negara lain bahwa memang lembaga PAUD adalah sebuah investasi untuk Negara.

Maka di Negara kita pun harus seperti itu. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu merancang suatu PAUD yang berkualitas sehingga bisa menjadi investasi untuk Bangsa.

Daerah-daerah di Negara Indonesia tercinta, perlu melakukan Investasi Program PAUD. Misalnya kita sangatlah mengapresiasi atas capaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun Jawa Timur sebesar 84,24 persen, yang menempati posisi kedua.

Ditambah lagi dengan adanya program pemerintah Jawa Timur yang akan membentuk 10.000 Taman Posyandu. Sehingga di Jawa Timur akan terdapat layanan PAUD di setiap desa/kelurahan.

Investasi PAUD Provinsi Jawa Timur perlu dicontoh daerah lain. Salah satunya penerbitan peraturan daerah (Perda) tentang PAUD. Dit. Pembinaan PAUD perlu menginventarisasi daerah mana yang belum memiliki, dan didorong segera mengeluarkan Perda dimaksud.

Angka partisipasi kasar (APK) secara nasional perkembangannya lambat. Hingga kini capaian APK PAUD usia 3-6 tahun baru 54,64 persen dari target capaian 75 persen tahun 2015. Untuk itu perlu dibantu anggaran APBD provinsi maupun kabupaten/kota, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog mengatakan, kualifikasi tingkat pendidikan pendidik PAUD yang S1/DIV baru mencapai kisaran 10 persen. Pemerintah Pusat tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Diharapkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat membantu percepatan peningkatan kualifikasi pendidik PAUD.

Program PAUD berbeda dengan program lainnya. Program PAUD dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan mengandalkan dukungan orangtua. Program parenting dengan sasaran orang tua sangat penting dilaksanakan, ujar anggota European Council of High Ability (ECHA).

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Guna mewujudkan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu atau berkualitas, kita tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus saling bekerjasama, saling menunjang, saling membantu, sehingga terwujud suatu sinergitas dalam rangka mewujudkan PAUD berkualitas.

Menurut Data Kemdikbud, dari 80.000 desa di Indonesia 70,2 persen sudah memiliki PAUD. Dengan demikian ada sekitar 22.000 desa lagi yang belum mempunyai PAUD.

Dari segi APK PAUD saat ini baru tercapai 70,1 persen, dan tentunya sangat jauh dibanding dengan negara-negara lain yang telah lebih berkembang.

Walaupun angka itu hanyalah berupa angka statistik, dalam artian dari segi program gerakan PAUD berkualitas yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara kita masih harus kerja keras lagi. Perihal tersebut seperti yang pernah diungkapkan oleh Mantan Direktur Pembinaan PAUD R. Ella Yulaelawati R., M.A. Ph.D pada kegiatan Focus Group Disscoussin (FGD) Forum PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016 di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Bunda Ella Yulaelawati menyampaikan, bahwa pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan PAUD memberikan bantuan pendirian PAUD baru di daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 600 desa. Tetapi setelah itu siapa mengawal PAUD-PAUD baru tersebut. Untuk itu perlu sinergitas dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan Kementerian desa yang memiliki tenaga pendamping desa. Selain itu juga sinergitas dengan forum PAUD perlu terus ditingkatkan dalam mewujudkan PAUD berkualitas.

Beliau juga memberikan perbandingan program PAUD negara lain. Di Beijing RRC misalnya, PAUD justru dijadikan sebagai program pengentasan kemiskinan, karena yang dimaksud dengan miskin bukan hanya diartikan sebagai materi, tetapi juga miskin pemikiran, gizi, kesehatan, dan lain-lain.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Memang kita sebagai Bunda PAUD dan orang-tua tentu akan merasa senang apabila anak-anak kita yang masih kecil sudah bisa membaca dan menulis, minimalnya sudah senang buka-buka buku cerita atau yang lainnya. Namun satu hal yang sungguh prinsip bahwa janganlah kita sebagai orang-tua memaksakan pada anak-anak kita agar bisa membaca, hindari pemaksaan belajar membaca dan menulis.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pernah mengeluarkan surat edaran yang menghimbau agar anak-anak tidak diajari membaca, menulis, dan berhitung lewat metode intensif. Pendidikan pada level ini bertujuan mengembangkan kemampuan dasar anak, baik fisik, mental, maupun karakter melalui permainan (yang sederhana).

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud Harris Iskandar, mengatakan, PAUD wajib menyebarkan informasi mengenai larangan tersebut kepada orang-tua. Pada hari pertama masuk sekolah, orangtua di semua jenjang pelajaran wajib mengantar anak ke sekolah. Pada hari itu, guru memberi tahu orangtua mengenai kebijakan sekolah dan hal-hal yang akan dipelajari anak untuk satu tahun ke depan.

PAUD menekankan pada kegiatan bermain bagi anak. Hal ini akan mengembangkan kemampuan anak dalam hal gerak, sosial, analisis, serta pengambilan keputusan. Perihal pengenalan abjad dan angka boleh-boleh saja, tetapi bukan dengan cara menghafal, tapi berikan lewat permainan yang bersifat aktif.

Kategori anak usia dini sesuai dengan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD adalah anak yang berusia antara 0-6 tahun. Permendikbud menegaskan bahwa tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat diwujudkan anak pada setiap tahap, yaitu motorik, kognitif, afektif, serta psikologis. Tingkat perkembangan itu bukan pencapaian kecakapan akademik.

Sementara itu psikolog keluarga Anna Surti Ariani mengatakan, mayoritas orang-tua menganggap kesuksesan anak, termasuk di usia dini, bertumpu di faktor akademik. Alasannya, sebab faktor tersebut paling mudah dilihat.

Padahal, tahapan perkembangan anak secara fisik dan sosial menentukan kemampuan dan perilaku anak pada masa depan. Sayangnya, masih banyak orangtua yang belum memahami pentingnya tahapan perkembangan fisik anak.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Sungguh suatu pendapat yang salah atau paling tidak keliru, apabila ada pandangan bahwa Anak di bawah usia 5 Tahun Tidak Butuh Sekolah PAUD. Opini bahwa Anak dibawah Usia 5 Tahun tidak Butuh Sekolah adalah Sangat Keliru.

Hal tersebut di ats senada dengan pada yang diungkapkan oleh Mantan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Ibu R. Ella Yulaelawati R, M.A.,Ph.D.

Menurut Bunda Ella, Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak usia 0-6 tahun yang bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

Bagi beberapa pihak yang mempunyai opini bahwa anak dibawah usia 5 tahun tidak butuh sekolah adalah sangat keliru, karena pada hakekatnya usia dini merupakan periode emas sekaligus masa kritis yang keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak di masa dewasanya, dimana 90% otak berkembang sebelum usia 5 tahun, tingkat kapabilitas kecerdasan-intelektual anak hampir 50% terjadi pada usia di bawah 4 tahun.

Menurut James J. Heckman, Ph.D seorang ekonom peraih nobel Prize Laurete and University of Chicago menyatakan bahwa, murni berdasarkan ekonomi, sangat masuk akal untuk investasi pada anak usia dini, ”Belajar dini berbuah belajar lanjut dan keberhasilan dini membuat kesuksesan kemudian”. Sinergi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan masyarakat selama ini sudah berjalan dan cukup baik, dimana masyakat sebagai ekosistem pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang berkualitas.

Oleh karena itu marilah kita memberikan layanan kepada anak sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan anak serta memberikan layanan bagi anak secara holistik-integratif untuk memenuhi kebutuhan esensial anak (pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesehatan, gizi, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi anak).

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Masyarakat kita membutuhkan terhadap PAUD. Hal tersebut karena di Negara kita ada sekitar 33 juta anak perlu di Masa Keemasan Pertumbuhan Anak Terletak pada usia 0-6 Tahun.

Anak-anak usia 0-6 tahun harus memiliki akses pada pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Di Indonesia, ada lebih dari 33 juta anak yang berusia 0-6 tahun. Mereka perlu disiapkan menjadi generasi yang lebih baik sedini mungkin.

Bunda Ella Yulaelawati (Mantan Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pernah mengatakan, bahwa pencapaian 100 tahun Indonesia merdeka sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang bonus demografi dengan menyiapkan tenaga kerja yang nanti jumlahnya melimpah.

Anak usia 0-6 tahun pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 32,5 juta orang, pada tahun 2045 usia mereka mencapai 35-41 tahun. Proyeksi berdasarkan hasil Survei Penduduk 2010 menyebutkan pula bahwa anak usia 0-6 tahun pada tahun 2016 yang berjumlah 33.5 juta orang, pada 20145 mencapai 29-35 tahun.

Hal tersebut merupakan usia produktif, yang jika dipersiapkan dengan baik dan matang, nantinya akan menjadi modal pembangunan. Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik dan matang, mereka justru kelak akan menjadi beban pembangunan nasional.

Anak-anak usia dini meruapakan masa depan. Layanan PAUD holistik Integratif dinilai mampu memberikan landasan yan lebih baik bagi mereka sehinga memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan partisipasi ekonomi yang memadai.

Peningkatan mutu PAUD tidak hanya ditempuh dengan membekali guru PAUD supaya bisa mendidik secara benar dan peduli pada perkembangan holistik anak. Upaya pengembangan juga harus menyentuh orang-tua dan keluarga sehingga mereka bisa memahami perkembangan anak usia dini serta membantu mereka tumbuh optimal.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyelenggarakan workshop penyusunan Ragam Buku Pintar PAUD, bertempat di Hotel Gowongan Inn, Yogyakarta. Mengundang pakar/ahli di bidang Inklusi, akademisi, serta praktisi, seperti dr. Kresno Mulyadi,SpKJ; Dr. Asep Supena, M.Si, dr. Anne Gracia, DR. Lina Herlina, M. Ed, dan lain-lain.

Workshop penyusunan Ragam Buku Pintar PAUD tersebut menghasilkan berbagai bahan ajar dan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Usia Dini. Bahan-bahan tersebut sebagai acuan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Menutu Buda Ella Yuliawati, Ph.D., Direktur Pembinaan PAUD, Kemendikbud, bahwa yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana menyelaraskan kurikulum yang ada sekarang dengan kompetensi anak berkebutuhan khusus, bagaimana kelulusan atau tamatan sekolah.

Hal ini disampaikan pada acara pembukaan workshop ragam buku pintar PAUD. Dalam sambutannya Direktur menyampaikan pula bahwa Pendidikan Inklusi sejalan dengan 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s, sebagai upaya untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan, tujuan tersebut diantaranya: (1) tidak ada kemiskinan, (2) tidak ada kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan yang baik, dan (4)pendidikan berkualitas yaitu “menuju pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua yang inklusif, adil dan bermutu”, dan seterusnya.

Kita harus mendukung program pendidikan berkualitas, dengan melihat tujuan ini menuju pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua yang inklusif, adil dan bermutu,” sebagaimana diamanahkan SDG’s tersebut terang Ibu Ella Yuliawati, Ph.D.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Peran ibu, Bunda sadari bersama itu teramat penting, ayah pun perannya sangat penting. Peran ayah dalam pola pengasuhan tak bisa dipandang remeh. Sebagai kepala keluarga, ayah menentukan figur pemimpin yang diteladani anak. Bila ayah bisa memberi gambaran yang baik maka terlahir calon pemimpin yang berkualitas serupa.

Namun hal sebaliknya terjadi jika anak tumbuh tanpa figur ayah. Anak biasanya kurang paham arti tanggung tanggung jawab, serta hal lain yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Kurangnya kebugaran fisik anak yang tumbuh tanpa ditemani ayah. Akibatnya anak mudah sakit seiring proses tumbuh kembangnya. Kerap sakit membatasi kesempatan anak belajar keterampilan hidup, hingga kompetensinya minim ketiak sudah dewasa.

Peran ayah saat ini sebetulnya bisa lebih besar. sayangnya hal tersebut tak didukung kondisi lingkungan sekitar. Ella mencontohkan cuti hamil selama tiga bulan yang hanya bisa diambil ibu. “Dengan kondisi maka waktu ayah untuk anak menajdi sangat terbatas, akhirnya praktis perannya hanya pemberi nafkah keluarga.

Kenyataan tersebut sekaligus menegaskan, pengasuhan anak adalah peran ibu secara tidak tertulis. Padahal, peran ayah dalam fase tersebut penting sebagai pemberi perlindungan dan mengasuh anak bersama ibu. Ayah bisa meletakkan dasar dan merangsang pendidikan, sekaligus membantu kondisi keluarga tetap seimbang.

Namun dengan segala keterbatasan yang ada, seorang ayah tak seharusnya menyerahkan tugas pengasuhan hanya pada ibu. Masyarakat Indonesia bisa belajar dari cerita pemimpin terdahulu, yang belajar figur teladan dari ayah. Pemuka masyarakat biasanya punya peran besar dalam membesarkan putera puterinya.

Kita semua tentunya berharap para ayah saat ini bisa belajar dari cerita para pendahulu. Hal ini bisa dimulai dengan interaksi yang lebih masif, mulai ketika anak masih dalam kandungan. Ayah bisa mengajak anaknya bermain di luar rumah, berpetualang, atau membaca buku yang menarik. Ayah harus segera menyadari peran pentingnya dalam melahirkan pemimpin yang bijaksana, rasional, rajin membaca, serta penemu handal.

Para Bunda PAUD, tugas pengasuhan sejatinya bukan hanya tugas ibu, ayah harus ikut membantu mendidik buah hati keluarga. Peningkatan pengetahuan terkait keseimbangan peran orangtua, belum sebanding dengan kenyataan di lapangan.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Bunda PAUD, Peran Guru PAUD Sebagai Pendidik semakin Strategis. Setelah empat tahun menguatkan infrastruktur, kini pemerintah menggeser strategi pembangunan nasional untuk menguatkan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, peranan guru sebagai pendidik menjadi sangat strategis. Guru sebagai ujung tombak pembangunan SDM juga harus meningkatkan profesionalisme sekaligus menjadi agen-agen transformasi penguatan SDM Indonesia.

Presiden pernah mengingatkan bahwa kualitas SDM di semua jenis profesi serta kualitas SDM di usia dini dan remaja harus dapat ditingkatkan secara signifikan (punya arti). "SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dalam dunia dan perkembangan teknologi yang begitu cepat berubah saat ini," tuturnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menegaskan kembali bahwa peran guru sebagai pendidik tak dapat digantikan oleh profesi lain maupun teknologi. Untuk mewujudkan guru sebagai pendidik profesional, pemerintah mengajak guru untuk terus mengembangkan kapasitas dan potensi diri.

Di tengah perkembangan dunia yang sangat cepat, para guru diharapkan dapat mengambil peran yang lebih dari sekadar mengajar, tetapi juga mengelola belajar siswa. Presiden berpesan agar para guru dapat lebih fleksibel, kreatif, menarik, dan dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan disukai siswa.

Ayo berbanggalah menjadi seorang guru. Sebab di tangan para guru, pamong, dan tenaga kependidikan, masa depan bangsa menjadi taruhan. Melalui anak-anak peserta didik di sekolah, di sanggar-sanggar belajar, kita akan menentukan masa depan bangsa. Tidak ada sosok sukses yang tidak melewati sentuhan seorang guru. Kita bisa berdiri tegak saat ini juga karena pernah ditempa oleh para guru!

Tanpa figur pendidik, kita bukanlah apa-apa, guru adalah pembentuk insan cendikia. Di tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan dan akan lahir pahlawan pembangunan yang kelak mengisi ruang-ruang publik di negeri ini.

Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan keberadaan para pendidik, termasuk membandingkan guru masa kini dengan pendahulunya. Kondisi guru saat ini sudah berbeda, guru masa kini tidak hanya yang mengajar di kota-kota besar namun hingga di pelosok desa kehidupannya lebih sejahtera.

Kebijakan sertifikasi guru yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2006 lalu berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan. Guru yang dinyatakan lulus sertifikasi maka otomatis akan memperoleh berbagai tunjangan sesuai dengan kondisi dan tantangan di tempat guru mengajar.

Peningkatan kesejahteraan guru diharapkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan profesionalisme guru dalam menularkan pengetahuan kepada peserta didik. Guru harus menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan metode pembelajaran kepada siswa siswi.

Kenyataan, peningkatan kesejahteraan guru belum diimbangi dengan peningkatan kinerja guru dalam kontribusi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Banyak guru masih belum beranjak dari metode-metode lama dalam mengajar dan belum melakukan inovasi yang dapat meningkatakan kemampuan siswa. Kondisi tersebut diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam pidatonya pada Hari Guru Nasional, bahwa hingga kini profesionalisme guru di Indonesia masih belum memenuhi harapan.

“Masih diperlukan upaya-upaya yang lebih keras agar pekerjaan guru di Negara kita betul-betul sebagai pekerjaan professional di masa yang akan datang. Pemerintah selama ini telah mengupayakan banyak hal agar para guru semakin profesional. Namun upaya itu akan sia-sia belaka tanpa keinginan keras dari pihak guru itu sendiri,” ujar Mendikbud.

Di tengah tuntutan untuk lebih profesional, guru di Indonesia masih menghadapi tantangan dari perubahan zaman. Pemahaman sosok guru untuk “digugu dan ditiru”, yakni sebagai sosok yang dihormati dan diteladani oleh siswa, orang tua siswa dan lingkungan sekitar telah ternodai. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa kriminalisasi terhadap guru yang dilakukan baik oleh siswa maupun orang tua siswa terus meningkat. Harkat guru ikut tercabik.

Guru memang bukan sosok sempurna. Ketika seseorang memutuskan untuk mengambil profesi menjadi guru, maka ia harus siap untuk menjadi bagian dari kehidupan individu-individu yang dididiknya dan siap menerima tantangan dari perubahan zaman. Profesi guru tetaplah menjadi terhormat. Digugu itu berarti murid wajib patuh kepada guru dan menjalankan apa yang disampaikan guru. Ditiru itu berarti siswa harus meniru perilaku guru oleh karenanya guru harus bersikap arif dan bijaksana.***

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilakukan oleh anak usia dini.

Pendidikan anak adalah tugas dan tanggungjawab bersama antara orang tua dan sekolah. Orang tua tidak dapat sepenuhnya membebankan proses pendidikan anaknya pada sekolah. Idealnya proses pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki kompetensi secara intelektual namun hendaknya juga memiliki akhlak mulia.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Belakangan ini kita sering mendengan orang-orang membicarakan tentang Generasi emas. Generasi emas, yang momentumnya diharapkan terjadi saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, yakni pada 2045, menjadi peluang untuk menabur benih-benih keuletan, kebajikan dan kematangan watak atau karakter. Secara demografi, berkah yang berasal dari mayoritas jumlah penduduk usia produktif yang terjadi antara 2010 hingga 2035, diharapkan akan melahirkan apa yang dicita-citakan sebagai generasi emas.

Tentunya pada periode tahun 2010 sampai tahun 2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045.

Investasi pembangunan bukan yang hasilnya bisa dirasakan sekejap, melainkan lebih pada keuntungan jangka panjang dengan hasil optimal, tetapi berbiaya lebih murah. Salah satu caranya dengan berinvestasi pada anak usia dini, terutama mulai usia 0-6 tahun.

Ketika kesadaran atas pentingnya mengelola bonus demografi itu dipopulerkan beberapa waktu lalu, pihak yang paling giat menggagas sejumlah program untuk mewujudkan generasi emas adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, kesadaran itu sesungguhnya telah dimiliki oleh keluarga-keluarga sebagai unit sosial yang paling koheren dalam mengawal perjalanan anak-anak mengaktualisasikan diri mereka.

Para orang tua yang bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya yang akan menjadi bagian integral dari generasi emas perlu disadarkan bahwa yang paling menentukan hidup sukses seseorang bukanlah fasilitas tetapi perjuangan yang tidak kenal menyerah.

Di sisi lain, Pemerintah juga telah menyiapkan grand design (desain besar) untuk mewujudkan cita-cita bangkitnya generasi emas pada 2045. Diantara grand design yang dicanangkan adalah menggencarkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), peningkatan kualitas PAUD dan pendidikan dasar yang berkualitas dan merata.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, mulai 0 tahun hingga usia 18 tahun. Jaminan tersebut meliputi kecukupan gizi hingga layanan kesehatan lainnya. Secara khusus, pada rentang usia 0-6 tahun yang disebut sebagai usia emas harus dipersiapkan bersama untuk membentuk generasi emas penerus bangsa.

Hasil riset merekomendasikan bahwa perkembangan kecerdasan terjadi sangat pesat pada awal tahun kehidupan,yakni sekitar 50% dari kecerdasan orang dewasa terjadi ketika anak berumur 4 tahun, dan 80% telah terjadi ketika anak berumur 8 tahun, (Fasli Jalal, 2000). Goleman (1995) juga mengkaji bahwa periode ketiga atau ke empat tahun pertama anak didik merupakan periode yang subur bagi perkembangan kecerdasan emosi.

Di usia emas, peluang pengenalan literasi sejak usia dini merupakan sebagai langkah awal dalam menciptakan anak-anak anak yang berkualitas. Lebih dari itu pula pada dasarnya sejak anak dilahirkan ia sudah membawa kemampuan literasi, sehingga lingkungan mempunyai peran penting untuk mengembangkannya. Pembiasaan literasi harus dimulai sejak pendidikan dini yaitu PAUD, TK, pendidikan dasar dan berlanjut hingga pendidikan menengah dan tinggi.

Pembangunan anak usia dini harus jadi perhatian pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dunia usaha, masyarakat, hingga orang tua. Pembangunan anak yang holistik dan terintegrasi membuat investasi pada anak usia dini memberikan manfaat besar di kemudian hari, termasuk mengurangi angka kemiskinan.

Negara yang berinvestasi pada pembangunan anak usia dini akan menuai manfaat yang besar. Anak-anak yang sehat dan bahagia serta berpendidikan baik merupakan generasi penerus bangsa yang siap melanjutkan Pembangunan Nasional du berbagai bidang kehidupan.


Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Anak-Anak usia Pendidikan Anak Usia Dini tinggal di berbagai tempat, ada yang di kota, desa, desa terpencil, bahwan banyak juga yang berdiam di wilayah perbatasan.

Walapun mereka tinggal didaerah perbatasan yang memiliki akses serba terbatas, Pemerintah senantiasa memberikan perhatian cukup serius dan nyata terhadap tumbuh-kembang anak, termasuk pentingnya memberikan pendidikan karakter bagi anak-anak.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, seperti kedisiplinan, kejujuran dan etos kerja. Karena itu, dalam proses pendidikan anak usia dini di daerah perbatasan, Ella meminta tenaga pendidik mengajarkan pendidikan karakter kepada anak-anak.

Ada enam pendidikan karakter yang harus diajarkan untuk menumbuhkan karakter yang kuat pada diri anak-anak didaerah perbatasan. Keenam nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut meliputi sikap dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, peduli dan saling menghargai perbedaan, sehingga anak-anak mampu menunjukkan sikap respek satu sama lain.

Menurut Bunda Ella, anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan tidak saja bagian dari warga negara Indonesia dan anak-anak Indonesia, tapi juga warga Dunia.

Selain itu, pihakn PAUD Kemdikbud telah membuat bahan ajar terkait dengan penggunaan bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang banyak digunakan sebagai bahasa ibu dalam menyampaikan proses PAUD. Bahan ajar tersebut berupa buku cerita yang terdiri atas empat judul, yaitu Si Tupai, Aku Suka Buah,Kucing Emas dan Siapa Yang Paling Cantik?.

Buku-buku cerita tersebut kemudian kami terjemahkan kedalam enam bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda, Jawa, Bali, Madura, Sasak dan Melayu..

Kita semua tentunya berharap, bahwa dengan adanya bahan ajar berbasis bahasa ibu ini dapat memberikan kepandaian dalam bahasa asliyang sangat penting untuk proses belajar berikutnya bagi anak karena bahasa ibu berkaitan dengan dasar cara berfikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama sering kali membuat proses belajar bahasa lain menjadi sulit. Karena itu, bahasa asli memiliki peran sentral dalam pendidikan.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Berdasarkan informasi dari pihak Kemdikbud bahwa Layanan PAUD tersedia di sekitar 58.254 Desa, masih ada sekitar 27,65 persen desa belum tersentuh. Karena masih banyaknya desa di Negara kita Indonesia yang belum tersentuh, maka perlunya suatu Sinergitas Pengembangan, Percepatan, dan Perluasan PAUD.

Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia termasuk di daerah terdepan, terluar dan terisolir atau kawasan 3T serta daerah-daerah yang belum terlayani.

Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama beberapa mitra pembangunan di Indonesia antara lain UNICEF, ADB, EU, DFAT, ACDP, Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) dan Bank Dunia telah mengadakan (beberapa) lokakarya (workshop) yang membahas Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 18-19 Juli 2017.

Lokakarya tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan akses serta kualitas PAUD di Indonesia. Hal dapat terwujud jika ada kebijakan yang mendukung PAUD dengan mengacu kepada kesepakatan internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG) atau Deklarasi Pendidikan 2030 di Incheon pada tahun 2015, dimana para menteri pendidikan di dunia berkomitmen untuk mendorong adanya pendidikan pra-dasar wajib dan bebas biaya minimal satu tahun.

Dewasa ini masih ada sekitar 5.316.120 anak atau sekitar 27,65 persen anak usia 3 hingga 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 24.684 desa diseluruh Indonesia yang belum ada layanan pendidikan PAUD .

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Harris Iskandar menegaskan Indonesia sudah memiliki beberapa perangkat regulasi dan kebijakan berkaitan dengan peningkatan akses dan kualitas pengembangan anak usia dini antara lain Perpres No.60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif, Permendikbud No.137/2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Permendikbud No. 84/2014 tentang pendirian PAUD, dsb.

Dikatakan, peningkatan kualitas pengembangan anak usia dini-pun kini telah menjadi komitmen dunia. Agenda Perkembangan Anak Usia Dini telah masuk dalam agenda PBB melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG). Pada tahun 2030, dunia berkomitmen memastikan semua anak perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan anak usia dini bermutu sehingga mereka siap untuk memasuki pendidikan dasar.

“Secara khusus di bidang pendidikan juga ada kesepakatan internasional seperti Deklarasi Pendidikan 2030 di Incheon pada tahun 2015, dimana para menteri pendidikan di dunia berkomitmen untuk mendorong adanya pendidikan pra-dasar wajib dan bebas biaya minimal satu tahun,” katanya.

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ella Yulaelawati dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya PAUD berkualitas yang responsif gender sebagai elemen penting guna meningkatkan potensi dan membentuk karakter anak laki-laki menjadi pribadi yang lebih baik.

Dikatakan, membangun PAUD yang berkualitas sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan komitmen internasional. Kian banyak penelitian yang mengungkapkan pentingnya PAUD berkualitas untuk pengembangan karakter dan masa depan anak.

Ella mengutip hasil penelitian James Heckmen, peraih nobel ekonomi dari Universitas Chicago, menyebutkan bahwa imbal hasil investasi pada pendidikan usia dini sangat besar dibanding jenjang pendidikan lain. “Heckmen menyebut bahwa investasi sebesar 1 USD pada PAUD yg berkualitas akan memeroleh imbal hasil sebesar 7 USD,” kutip Ella.

PAUD berkualitas berarti tersedianya tempat yang aman, sehat dan nyaman bagi tumbuh kembang serta belajar anak. PAUD berkualitas juga bercirikan memiliki pendidik yang kompeten. “Bila seluruh anak mendapat PAUD yang berkualitas, ini akan menjadi titik awal yang cerah dan modal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih gemilang,” ucap Ella.

Dikatakan, saat ini rendahnya jumlah dan kualitas layanan PAUD disebabkan antara lain belum semua orangtua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD. Selain itu, lanjutnya, masih terbatas jumlah PAUD yang ada di daerah 3T serta daerah terpencil di sejumlah tempat. Tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekiyarnya. Terakhitr, terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.

Perluasan akses serta peningkatan kualitas PAUD menjadi sangat penting atau urgen, pasalnya usia 0 hingga 6 tahun merupakan tahap perkembangan yang paling penting dan kritis pada siklus kehidupan manusia. Pada masa ini otak anak berkembang sangat cepat dan kualitasnya akan bertahan seumur hidup. Hasil kajian dari beberapa lembaga pengembangan termasuk Bank Dunia memperlihatkan bahwa intervensi layanan PAUD memberikan manfaat terbesar bagi anak bahkan dalam jangka pendek khususnya kesiapan untuk masuk pendidikan dasar dibanding bagi mereka yang belum terlayani.

Para Bunda PAUD di mana pun anda berada, ayo kita bangun sinergitas untuk Pengembangan dan Perluasan PAUD. Kita rancang, kita bangun suatu kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan oleh kita sendiri atau sekelompok kecil saja.

Sinergitas ini sangat penting dan berperan dalam Pengembangan dan Perluasan PAUD untuk mencapai pemerataan PAUD dan juga tentunya untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik perseorangan, kelompok atau upun dalam kehidupan berkeluarga.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Mengelola PAUD menurut kami memang suatu tugas mulia serta terpuji. Terhadap PAUD Indonesia, banyak negara memuji dan mengapresiasi kualitas pendidikan PAUD di Indonesia

Memang Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Tanah Air. Upaya memacu kualitas terutama di seckor pengajar. Dirjen PAUD Kementerian Pendidikandan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Harris Iskandar menjelaskan, pihaknya masih merancang program pelatihan. Lulusan SMA menjadi target utama.

“Dari 600 ribu guru PAUD yang sudah ada,hanya 21 persen yang lulusan Strata 1 (S1) PAUD. Saat ini banyak negera memuji dan mengapresiasi kualitas pendidikan PAUD di Indonesia,” kata Harris pada sela acara Lokakarya Internasional tentang Kebijakan PAUD di Jakarta, Selasa (18/7).

Harris menjelaskan, Kemendikbud RI siap bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Langkah itu dimulai dengan mengirimkan instruktur pelatihan kesejumlah kecamatan. Sedangkan pihak desa bertugas mengirim calon guru dengan memakai anggaran dari Kemendes PDTT. “Pelatihan berlangsung sekitar 300 jam.Program tersebut sudah berjalan.Tapi Kami masih mempertimbangkan agar proses latihan setara dengan gelar S1 atau Diploma 3 (D3),” tuturnya.

Saatini, sekitar 5.316.120 anak atau sekitar 27,65 persen anak usia tiga hingga enam tahun belum mengenyam PAUD. Selain minimnya pengajar berkualitas, kurangnya layanan PAUD juga menjadi salah satu penyebab. Pasalnya, data desa mencatat 24.684 desa di Indonesia belum punya layanan tersebut.

Tantangan besar dihadapi Kemendikbud.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan PAUD sebagai Tujuan Perkembangan Berkelanjutan. Semua anak harus melewati PAUD terlebih dulu sebelum masuk jenjang Sekolah Dasar pada 2030.

“Berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, Kemendikbud juga ditargetkan mencapai 77,2 persen di 2019. Itu menjadi bagian misi mencapai 100 persen pada 2030,” kata Harris.

Board of Director Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) Sheldon Shaeffer menilai, hasil belajar PAUD membantu anak mengurangi kesenjangan di tahap pendidikan selanjutnya.Sebab, perkembangan otak yang tercapat terjadi pada usia 0-6 tahun.

“Mengikuti PAUD juga akan membantu tumbuh kembang emosional sang anak,” katanya menegaskan.

Pengamat Pendidikan Pak Doni Koesoema menilai, pengelolaan layanan PAUD harus dikelola secara baik oleh pemerintah. Usia dini merupakan masa-masa emas pembentukan karakter anak sekaligus masa transisi dari keluarga kelingkungan lebih luas.

Menurutnya, PAUD harus dikelola (diatur) dengan baik agar penanaman kebiasaan dan nilai-nilai baik bisa bertumbuh sejak dini.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Para Bunda PAUD mungkin sudah maklum, bahwa Pemerintah RI terus memacu pembenahan sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu upaya atau langkahnya adalah dengan menjalin kerja sama bersama Southeast Asian Ministers Organization (SEAMO) atau organisasi menteri pendidikan di Kawasan Asia Tenggara.

Menurut Pak Muhadjir, Kemendikbud RI sudah menyiapkan langkah kongkret meningkatkan mutu PAUD. Mereka berencana mendirikan regional center ketujuh SEAMEO di Tanah Air, yaitu Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (CECCEP) di Lembang, Jawa Barat.

Sejauh ini, Indonesia sudah membangun enam regional center SEAMEO. Kehadiran CECCEP diharapkan meningkatkan kualitas PAUD di Tanah Air dan Asia Tenggara.

Mendikbud berharap program CECCEP dapat meningkatkan pendidikan anak usia dini di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Sementara itu Dirjen PAUD Kemendikbud RI Harris Iskandar menyambut positif rencana kerja sama dengan SEAMEO. Dia percaya langkah ini dapat membuat pemerataan dan peningkatan mutu PAUD berjalan bersamaan.

Pak Harris mengatakan, Kemendikbud RI akan merenovasi Gelanggang Olah Raga milik Pusat Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat. “Proses renovasi ditargetkan selesai pada akhir tahun ini,” ujar Harris

Sekretaris SEAMEO Gatot Hari Priowirjanto mengatakan, pembangunan CECCEP bukan semata usulan Kemendikbud RI. Menurut dia, program tersebut dijalankan setelah disetujui para menteri pendidikan yang tergabung dalam SEAMEO. Gatot menilai, setiap program disesuaikan dengan urgensi. SEAMEO diyakini belum memiliki regional center untuk PAUD.

“Indonesia memang mengusulkannya. Usulan pun didukung oleh menteri pendidikan negara lainnya,” tutur Gatot.

Catat oleh para Bunda Paud, bahwa SEAMEO terdiri dari 11 negara anggota, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Mendikbud RI Muhadjir Effendy terpilih sebagai Presiden SEAMEO periode 2017-2019. Muhadjir menggantikan posisi Menteri Pendidikan Thailand Teerakiat Jareonsettasin.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Seharusnya kita semua percaya bahwa PAUD Adalah Investasi Negara. Kenapa demikian? Coba kita simak penilitian Heckman (2003).

Menurut penilitian Heckman (2003), bahwa PAUD yang baik merupakan investasi yang lebih cost effective, anak yang mengikuti PAUD dengan baik kelak mampu mengembalikan investasi beberapa kali lipat dibandingkan investasi serupa yang diberikan setelah usia sekolah (di pendidikan sekolah) dan usia dewasa (job training).

Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) harusnya bukan hanya menjadi investasi individu saja, melainkan investasi negara.

Hal tersebut disampaikan Harris saat membuka kegiatan Sosialisasi Pencanangan Penuntasan Ikut PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung yang bertempat di gedung M. Toha (3/8). “Negara harusnya sudah mulai berinvestasi dengan PAUD, bukan hanya individu saja”, Ujar Harris.

Menurut berbagai hasil penilitain, usia 0-5 tahun adalah usia perkembangan emas, saat fisik dan otak anak berada di masa pertumbuhan terbaiknya, dimana kemampuan otak menyerap informasi sangat tinggi. Di masa ini, stimulasi pendidikan yang positif sangat penting bagi perkembangan anak, karena stimulasi yang tidak tepat akan berdampak negatif bagi kehidupan selanjutnya dan tidak dapat diperbaiki.

Penuntasan Program Ikut PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukan bagi daerah-daerah yang siap dan memiliki komitmen tinggi agar setiap anak dapat terlayani PAUD minimal satu tahun sebelum masuk jenjang pendidikan dasar.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh setiap Camat di Kabupaten/Kota bersama dengan kepala daerahnya mengenai penuntasan ikut PAUD satu tahun pra sekolah dasar (SD/MI).

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Setuju atau pun tidak setuju bahwa Pendidikan anak usia dini bagi anak berusia 0-6 tahun harus mulai menjadi perhatian pemerintah daerah termasuk pemerintahan di tingkat Kabupaten dan kota.

Bahkan, daerah juga didorong mewajibkan anak mengikuti pendidikan anak usia dini minimal satu tahun, terutama di usia 6 tahun, agar siap memasuki pendidikan di Sekolah dasar (SD).

Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ella Yulaelawati, bahwa dari 4,76 juta anak usia dini di tahun 2016, separuh di antaranya sudah duduk di bangku SD. Meski usia wajib belajar SD dalam undang-undang dimulai usia 7 tahun, anak usia 6 tahun yang sudah memenuhi syarat, cukup banyak yang sudah bersekolah di SD.

Usia 6 tahun ini bisa dibilang usia yang tanggung. Artinya, ada yang sudah bisa masuk ke SD, tetapi ada juga yang masih di PAUD. Kami mendorong anak usia 6 tahun ini agar bisa dijamin mendapatkan layanan PAUD yang memenuhi standar pelayanan minimal di daerah. Sayangnya, ketentuan ini belum bisa diwajibkan ke daerah. Demikian menurut Bunda Ella Yulaelawati.

Menurut Bunda Ella Yulaelawati, perkembangan PAUD di Indonesia cukup pesat, yakni mencapai sekitar 190.000 institusi. Bantuan pemerintah pusat untuk guru PAUD ataupun biaya operasional masih minim, atau belum mencakup semua PAUD yang 90% dikelola atas inisiatif masyarakat. Cakupan layanan PAUD, idealnya dimulai usia 0-6 tahun. Saat ini, laynan PAUD formal dan nonformal berkembang untuk usia 3-6 tahun yang jumlahnya 19 juta lebih anak.

Bunda Ella mengatakan, bahwa perkembangan PAUD masih seadanya tanpa standar pelayanan minimal. Padahal, intervensi anak usia dini merupakan investasi yang sangat baik untuk menyiapkan generasi lebih handal. Dengan fokus untuk memastikan anak usia dini terlayani PAUD yang memenuhi standar, yakni diusia 6 tahun, mereka dapat lebih siap untuk belajar di SD. Saatnya semua daerah mendukung komitmen ini.

Kesenjangan layanan PAUD memang masih lebar. Contohnya, Taman Kanak-Kanak GMIT Merpati Timur di Kecamatan Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, kegiatan PAUD masih sederhana. PAUD minim permainan di dalam dan luar ruangan. Padahal, kegiatan PAUD utamanya lewat permainan yang mampu menstimulasi kemampuan kognitif, emosi, dan sosial anak.

Fakta lain, PAUD di lingkungan gereja yang sangat sederhana memberi manfaat bagi cucu Oma Ruth, Epin (5), yang selalu diantarnya. Cucunya percaya diri dan mulai bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kupang, Yane Emilia Suni mengatakan, ketrika belum ada PAUD, kesiapan belajar siswa rendah. Bahkan ada anak kelas VI yang belum bisa membaca. Di desa-desa, PAUD masih terbatas, termasuk kemampuan guru dan kesejahteraannya,.

Dari hasil Riset Universitas Cambridge dalam riset “Kualitas PAUD: Kajian Internasional dan Panduan bagi Pembuat Kebijakan”, dikatakan bahwa PAUD berkualitas tinggi mempengaruhi perkembangan akademik anak, emosi, dan kesejahteraan sosial yang lebih kuat daripada fase pendidikan apapun. Prinsip PAUD untuk menstimulasi anak dalam suasana yang menyenangkan dan penuh permainan.

Marilah kita turuti jejak Sulawesi Tenggara yang bergabung dengan 40 Kabupaten lainnya di Indonesia yang berkomitmen untuk menuntaskan ikut PAUD minmal satu tahun pra sekolah dasar. Ini merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukan bagi daerah-daerah yang siap dan memiliki komitmen tinggi agar setiap anak dapat terlayani PAUD minimal satu tahun sebelum masuk jenjang pendidikan dasar.


Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kita, Muhadjir Effendy mengisyaratkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sungguh Penting bagi Generasi Bangsa. Di samping itu beliau juga mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas (mutu) hidup anak di masa mendatang.

Mendikbud kembali menekankan pentingnya setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Ia menuturkan, PAUD yang berkualitas penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Anak usia dini perlu mendapat kesempatan terbaik sejak awal kehidupannya dengan memperoleh pengalaman, baik dari stimulasi positif, perlindungan anak, hingga layanan kesehatan dan gizi.

Sampai sekitar tahun 2017 yang lalu, angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Indonesia telah menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu 72,35 persen. Sesuai amanat Nawa Cita untuk pemerataan layanan pendidikan, maka pembangunan perluasan PAUD diarahkan ke desa-desa yang belum memiliki layanan PAUD, terutama daerah terdepan, perbatasan, dan pedalaman. Pada tahun 2017 ini, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan (DAK BOP) PAUD sebesar Rp3,35 trilyun.

Memang Pemerintah Indonesia pun terus berupaya mewujudkan PAUD yang berkualitas, salah satunya dengan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan menggandeng pihak swasta seperti Yayasan IKEA. Hal tersebut diwujudkan melalui kerja sama dalam meningkatkan kualitas PAUD di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dimulai tahun 2017 sampai berakhir pada 31 Januari 2020.

Kehadiran SEAMEO Ceccep sebagai lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga sangat diharapkan peran aktifnya dalam penuntasan pendidikan anak usia dini di Indonesia khususnya, umumnya di ASEAN. Pasalnya, SEAMEO Ceccep merupakan center atau pusat kajian dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga untuk kawasan ASEAN. SEAMEO CECCEP dibentuk untuk merealisasikan program pertama dari 7 (tujuh) program prioritas SEAMEO, yaitu tercapainya pendidikan universal pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan target anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang tinggal di pedesaan, etnis yang termarjinalkan, serta anak-anak berkebutuhan khusus.

PAUD Universal untuk Masa Depan Anak Lebih Baik

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan pernah menggelar acara Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemberian penghargaan Anugerah PAUD Tingkat Nasional tahun 2017 yang diberikan oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.

Sesi pertama seminar mengambil Status terkini dan strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan PAUD yang akan menghadirkan Bupati Passer, Kalimantan Selatan yang akan menceritakan pelaksanaan PAUD didaerahnya. Kemudian Strategi PAUD Integritas Kabupaten Belu, NTT yang disajikan Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur

Sesi kedua memilih tema Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam PAUD Berkualitas Universal. Kebijakan Wajib PAUD Pra-SD di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dan peran pemerintah daerah dalam gerakan PAUD Universal di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Sesi ketiga tentang Pendidikan Yang Berkualitas, berkeadilan dan Inklusif untuk meningkatkan Kemampuan sepanjang Hayat. Tumbuh Kembang dan Layanan PAUD Inklusif Oleh dr. Kresno Mulyadi, Sp.KJ. Faktor-Faktor Penyebab Utama Stunting pada Anak Usia Dini. Oleh : Prof. Dr. Hardiansyah (IPB Bogor) dan Pentingnya Emosi Positif Untuk Kesehatan Jiwa dan Raga Anak Usia Dini disampaikan Dr. Ratna Megawangi.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ella Yulaelawati mengatakan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus di bidang pendidikan juga ada kesepakatan internasional seperti Deklarasi Pendidikan 2030 di Incheon pada tahun 2015. Dalam kesepakatan itu, para menteri pendidikan di dunia berkomitmen mendorong adanya pendidikan pra-dasar wajib dan bebas biaya minimal satu tahun.

Saat ini keikutsertaan anak-anak pada program PAUD meningkat pesat di tingkat Asia dan dunia. Estimasi persentase anak-anak berusia 3-6 tahun pada layanan PAUD di Indonesia sudah mencapai lebih dari 72,35 persen. Sebagian besar mendapatkan layanan PAUD yang berbasis masyarakat lokal di lebih dari 57.526 desa.

Dari data tersebut, masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84 persen anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini. Dari data desa, masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

PAUD Universal Kunci Masa Depan Anak

Pada Hari Anak Universal Senin, 20 November 2017, ibu negara selaku Bunda PAUD Indonesia pernah berpesan agar seluruh komponen masyarakat memperhatikan tumbuh kembang anak usia dini untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia. Pada kesempatan tersebut ibu negara di dampingi Ibu Wakil Presiden, Mufida Yusuf Kalla dan sejumlah istri menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ibu Negara dalam kesempatan tersebut juga berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat segera mewujudkan PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci keberhasilan masa depan anak Indonesia.

Menurut informasi, hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik. Mulai dari sisi anggaran atau pun kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarkaat (Ditjen PAUD dan Dikmas) telah masuk dalam program prioritas pendidikan nasional.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Haris Iskandar menambahkan saat ini pemerintah tengah mengembangkan PAUD berkualitas universal. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah menyadari bahwa kualitas PAUD masih banyak yang belum berstandar nasional. Baik dari segi infrastruktur atau pun kualitas gurunya.

Ia mengatakan, komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas PAUD di antaranya terlihat dari program komitmen PAUD Pra SD dan bertambahnya anggaran PAUD.

Konsep PAUD berkualitas universal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendi yang juga menjadi Presiden SEAMEO. Kehadiran SEAMEO Centre for Early Childhood Care and Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) sebagai lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga sangat diharapkan peran aktifnya dalam penuntasan pendidikan anak usia dini di Indonesia khususnya, umumnya di wilayah ASEAN.

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Apa kabar para Bunda PAUD? Sebagai guru satuan Pandidikan anak usia dini sudahkah Anda memahami Visi dan Misi PAUD Indonesia? Juga sudahkah Anda mengerti Tugas Pandidikan anak usia dini Indonesia termasuk tujuannya?

Baiklah kami akan sedikit memeberikan penjelasan untuk pada Guru PAUD yakni tentang Visi dan Misi PAUD Indonesia, ditambah dengan Tugas Pandidikan anak usia dini Indonesia dan tujuannya.

Tentunya para guru PAUD di mnana pun Anda berada sudah pada paham bahwa kiprah Anda mengajar dan mendidik anak PAUD adalah guna mewujudkan anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu mereka bisa menjadi sosok yang berakhlak mulia, serta sehat, cerdas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, percaya diri, dan cinta tanah air menuju terbentuknya insan Indonesia cerdas komprehensif.

Nah adapun Misi utama pembangunan PAUD Indonesia itu merujuk pada misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 5 (lima) misi atau secara sederhana ada " 5 K ". Apa saja 5 K tersebut?

  1. Meningkatkan Ketersediaan layanan PAUD.
  2. Memperluas Keterjangkauan layanan PAUD.
  3. Meningkatkan Kualitas/mutu dan relevansi layanan PAUD.
  4. Mewujudkan Kesetaraan dalam memperoleh layanan PAUD.
  5. Menjamin Kepastian memperoleh layanan PAUD.

Sedangkan tujuan umum pembangunan PAUD Indonesia adalah untuk menguatkan peran PAUD sebagai fundamen pembangunan pendidikan nasional, dengan tujuan khusus meliputi :

  1. Memperluas layanan PAUD yang menjangkau semua lokasi dan komunitas anak usia dini.
  2. Meningkatkan pemerataan layanan hingga menjangkau wilayah terisolir, tertinggal dan/atau perbatasan.
  3. Menyediakan layanan PAUD yang bermutu, akuntabel, dan selaras dengan tahap perkembangan anak.
  4. Mewujudkan layanan PAUD yang non-diskriminatif, inklusif, dan berkeadilan.
  5. Mewujudkan sistem layanan PAUD yang menjamin semua anak usia dini berkesempatan memperoleh layanan PAUD.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Direktorat Pembinaan PAUD Kemdikbud harus mempunyai tata nilai ideal yang sesuai dengan tata nilai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), dan juga tata nilai yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yaitu :

  • Amanah |
  • Memiliki integritas, bersifat jujur dan mampu mengemban kepercayaan.
  • Profesional |
  • Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.
  • Antusias dan Bermotivasi Tinggi |
  • Menunjukan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi, serta berorientasi pada hasil.
  • Bertanggung Jawab dan Mandiri |
  • Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, serta tidak tergantung pada pihak lain.
  • Kreatif |
  • Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan.
  • Disiplin |
  • Tata pada tata tertib dan aturan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
  • Peduli dan Menghargai Orang Lain |
  • Menyadari dan mau memahami, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.
  • Belajar Sepanjang Hayat |
  • Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahun dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.


Mengenai strategi pembangunan PAUD secara umum ditempuh melalui berbagai langkah meliputi :

  1. Perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD.
  2. Peningkatan jumlah dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD.
  3. Penguatan orang tua dan masyarakat.
  4. Penguatan dan pemberdayaan mitra (pemangku kepentingan, stakeholders).

Selanjutnya Tugasnya tidak lain adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

Sedangkan Fungsinya diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
  2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
  3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
  4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan anak usia dini;
  5. Pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;
  6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini;
  7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;
  8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini;
  9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
  10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Semoga bermanfaat artikel tentang Visi dan Misi PAUD Indonesia ini, Amin Yaa Alloh Yaa Robbal 'Alamin!

Sumber:
- Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Program Pendidikan Anak Usia Dini atau kita singkat menjadi PAUD, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, termasuk dalam jenis pendidikan Non Formal.

Nah para Bunda PAUD harus juga memahami, bahwa Pendidikan Non Formal selain PAUD juga banyak contohnya Tempat Penitipan Anak (TPA), Play Group, serta PAUD Sejenis. Apa yang dimaksud PAUD sejenis? PAUD sejenis tidak lain adalah PAUD yang diselenggarakan bersama dengan program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk kesehatan ibu dan anak yang tersebar di berbagai daerah. Sedangkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), PAUD dimasukkan kedalam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Pada penyelenggaraan PAUD, jenis pendidikan ini tidak menggunakan kurikulum baku dari Kemendikbud, melainkan menggunakan rencana pengajaran yang disebut Menu Besar. Menu Besar ini mencakup pendidikan moral dan nilai keagamaan, fisik/motorik, bahasa, sosial-emosional dan seni. Panduan dalam Menu Besar ini akan dikembangkan oleh tiap PAUD, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing PAUD.

Selain tidak menggunakan kurikulum baku, PAUD juga ditujukan untuk kalangan ekonomi miskin. Karena biasanya PAUD tidak menarik iuran sekolah atau menarik iuran dengan jumlah yang sangat kecil. Hal ini untuk memenuhi hak pendidikan anak, mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma (berdasarkan pada Pasal 31 Konvensi Hak Anak).

Namun di beberapa PAUD, setelah berjalan dengan tidak adanya penarikan biaya, dikarenakan biaya operasional biasanya merupakan sumbangan dari berbagai pihak di masyarakat, ternyata mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut misalnya sumbangan yang didapat hanya dapat memenuhi bahan belajar murid, namun hal lain seperti honor para pendidik tidak dapat terpenuhi. Padahal, para pengajar PAUD seringkali memerlukan uang transport untuk menjangkau PAUD yang dibina. Selain itu, para orangtua murid juga meminta adanya rekreasi bersama atau pemakaian baju seragam. Dan untuk kebutuhan seperti ini, PAUD seringkali tidak memiliki dana.

Kemudian, beberapa PAUD akhirnya menarik iuran sekolah. Tentunya iuran ini tidak bisa besar jumlahnya, karena para murid PAUD berasal dari keluarga miskin. Rata-rata mereka mengeluarkan sekitar 1000 perhari (dengan jam belajar hanya 2-3 kali seminggu) atau 10.000 per bulan.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional terutama Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah (PLS), sebenarnya sudah menyediakan dana untuk operasional PAUD. Namun dana yang ada ternyata tidak mencukupi kebutuhan operasional seluruh PAUD. Akhirnya dilakukan secara bergilir, pengguliran dana tersebut, dengan cara mengajukan proposal.

Dari masalah pembiayaan yang terjadi di PAUD tersebut, apabila berdasarkan DUHAM Pasal 26 tadi, maka akan terjadi kontradiksi. Pemenuhan hak pendidikan seharusnya gratis, namun kenyataannya belum bisa gratis. Bahwa untuk memenuhi hak pendidikan secara penuh, ternyata masih diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Sebetulnya, masalah seperti itu tidak harus terjadi jika pemerintah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak pendidikan dengan maksimal.

Pertama, pemerintah seharusnya memasukkan PAUD berusia dibawah 7 tahun sebagai suatu pendidikan dasar, yang harus dipenuhi pada warganegaranya, sehingga PAUD menjadi salah satu prioritas pemenuhan pendidikan dasar sesuai UU yang berlaku.

Kedua, anggaran pendidikan tersendiri, tidak disatukan dengan anggaran kesehatan dan jumlahnya seharusnya terbesar dari pengeluaran negara lainnya didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketiga, dialokasikannya anggaran pendidikan yang terbesar jumlahnya dari pengeluaran daerah lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keempat, pengumpulan dana pajak atau retribusi dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah PAUD, yang dilakukan oleh pemerintah setempat misalnya tiap kelurahan atau desa, yang dipergunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan dasar, baik PAUD, TK, TPA, SD, MI sampai tinkat SMP. Dan yang terakhir, pengumpulan dana swadaya masyarakat, baik dilakukan oleh LSM atau masyarakat sendiri, terutama di tujukan untuk pemenuhan pendidikan bagi warganya sendiri.

Dengan adanya kerjasama, peran serta, serta kejujuran atau fairness semua pihak, guna mencerdaskan bangsa, terutama anak-anak, maka hak pendidikan tingkat dasar dapat dipenuhi secara maksimal. Kita pun dapat melihat anak-anak, dari keluarga manapun, terutama keluarga miskin, terpenuhi hak pendidikannya. Pada tingkat selanjutnya, pendidikan yang berkualitas kemudian dapat menjadi rencana bersama, setelah hak pendidikan tingkat dasar tersebut bisa dipenuhi atau diwujudkan.

Semoga bermanfaat, Amin Ya Alloh Ya Robbal 'Alamin!

Sumber:
- kemdikbud.go.id
- PAUD kemdikbud
Read More...

| 0 komentar ]

Paud.net merupakan Situs Informasi PAUD dan TK Indonesia, yang kami dedikasikan untuk melayani informasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak di Negara kita Republik Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Bapak Harris Iskandar, bahw pendidikan nonformal dan PAUD sering dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah. Hadirnya Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberi angin segar bagi pendidikan, khususnya pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Dengan hadirnya SPM ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar bagi warganya. Terutama masalah pendidikan. "SPM Memberikan Angin Segar Bagi PAUD Dan Dikmas".

Tentunya sudah menjadi tugas kitalah untuk membantu mengangkat derajat pendidikan nonformal dan PAUD ke tataran yang lebih proposional dan profesional.

Situs kami Paud.net akan memberikan informasi yang Insya Alloh kan membawa manfaat yang signifikasn mengenai Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak.

Terima kasih!

Read More...