| 0 komentar ]

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Provinsi Jawa Barat telah menggelar acara arah dan kebijakan pengembangan model 2019 yang diselenggarakan di aula Tangkuban Perahu PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat pada kamis (28/2/2019).

Kegiatan PAUD dan Dikmas tersebut menghadirkan Direktur PAUD, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd sebagai nara sumber. Kegiatan ini merupakan upaya sinkronisasi kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keaksaraan dengan arah pengembangan model PAUD dan Dikmas di PP-PAUD dan Dikmas Tahun 2019.

Secara umum tujuan kegiatan ini yaitu sinkronisasi arah pengembangan model di PP-PAUD dan Dikmas dengan kebutuhan Direktorat Teknis serta memberikan pencerahan bagi pelaksanaan pengembangan model. Seperti yang disampaikan oleh Direktur PAUD melalui video conference, pengembangan model yang dilakukan haruslah sesuai dengan pedoman Direktorat PAUD.

Acara ini dihadiri juga oleh 40 orang Pamong Belajar dan Seksi Program dan Evaluasi PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat dan berlangsung selama dua hari. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah terinformasikannya tema model yang dikembangkan dalam studi pendahuluan yang menjadi kebutuhan dari Direktorat Teknis.

Adanya rumusan masalah tema pengembangan model dari Direktorat Teknis Ditjen PAUD dan Dikmas yang dipahami oleh Tim Pengembang Model PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat merupakan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Tema-tema pengembangan model yang telah dibuat oleh tim pengembang model PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat didiskusikan dengan nara sumber untuk untuk memperoleh hal-hal penting yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan masalah tema pengembangan model.

Lingkup pengembangan model pada tahun anggaran 2019 itu sendiri diarahkan pada pengembangan PAUD, Pendidikan Keluarga, Kursus dan Pelatihan, serta Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas), Kemendikbud, dalam hal ini Bagian Perencanaan dan Anggaran (Bagrengar) Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2019, di Hotel Claro Kota Makassar. Selasa (19/2). Rekornas secara resmi dibuka oleh Harris Iskandar selaku Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas.

“Sinergi dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD dan Dikmas, adalah tema yang diangkat dalam kegiatan yang diselenggarakan 19 – 22 Febuari 2019. Hadir perwakilan peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD dan Dikmas diseluruh Provinsi di wilayah Timur Indonesia.

Dalam Rekornas tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh empat satuan kerja (satker) dilingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas, yaitu: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Dit. Bin PAUD, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara), Direktorat Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan (Dit. Bindik Suslat) serta Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dit. Bindikkel).

Di samping itu yang termasuk ikut juga melakukan penandatanganan perjanjian kinerja adalah Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan BP PAUD dan Dikmas di Kepulauan Papua.

Rakor yang dihadiri 584 peserta bertujuan untuk mengkoordinasi dan mensosialisasikan program dan kegiatan, kebijakan dan teknis pelaksanaan program juga menginformasikan alokasi bantuan PAUD dan Dikmas tahun 2019 per Kabupaten/ Kota, serta terciptanya kesepakatan rencana alokasi bantuan PAUD dan Dikmas tahun 2019 yang sudah terverifikasi.

Sebagai informasi bahwa Rekornas selain diselenggarakan di Makassar, kegiatan Rakor PAUD dan Dikmas juga aka diselenggarakan di Kota Palembang pada tanggal 26 Februai - 1 Maret 2019 dan Kota Yogyakarta pada tanggal 12 -15 Maret 2019.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap dalam tahun pelajaran baru 2019 pada bulan Juni - Juli mendatang materi (pelajaran) pendidikan pencegahan korupsi masuk dalam kurikulum PAUD hingga SLTA.

Bentuknya tidak harus dalam mata pelajaran pencegahan korupsi, akan tetapi cukup masuk dalam satu atau dua bab dalam mata pelajara yang sudah ada.

Orangtua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono saat hadir sebagai narasumber Panel II dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Regional 1 Makassar, Rabu (20/2).

Menurut Pak Giri, PAUD dan Dikmas, termasuk perempuan, penting untuk membangun nilai-nilai, utamanya bagi anak-anak. Untuk membangun nilai itu butuh keteladanan dari orangtua, pengelola pendidikan, baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah itu sendiri. Karena pendidikan yang paling manjur adalah keteladanan.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan secara formal di PAUD dan Dikmas, menurut Giri, bisa dilakukan melalui pembelajaran atau hal-hal lain. Karena PAUD dan Dikmas ruang kreativitasnya lumayan besar. Hal ini bisa dilakukan dengan segala pendekatan, semakin bisa unik sesuai dengan dunia mereka akan lebih mudah untuk menginternalisasi nilai-nilai.

Saat ini strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK meliputi tiga hal:

  1. Penindakan, tujuannya untuk membuat orang takut
  2. Pencegahan, agar orang tidak bisa korupsi
  3. Pendidikan, agar orang tidak ingin korupsi

Agar orang tidk ingin korupsi, mau tidak mau harus dibangun dari pemahaman nilai dan keteraturan untuk berlatih. Misalnya dilatih di PAUD dan keluarga.

Orangtua dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu kunci pencegahan korupsi. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Supradiono saat hadir sebagai narasumber Panel II dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Regional 1 Makassar, Rabu (20/2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak membicarakan tata kelola dan integritas pada satuan pendidikan karena strategi yang paling tepat adalah keteladanan. ”Anak-anak belajar dari lingkungan, bagaimana sekolah secara tegas menolak gratifikasi, menindak yang tidak berintegritas seperti yang mencontek dan segala macam,” demikian penegasan dari Pak Giri.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Ir Harris Iskandar, menegaskan bahwa tahun 2019 ini perluasan akses dan sinergi kelembagaan menjadi prioritas utama guna meningkatkan mutu PAUD. Hal tersebut dikatakan Dirjen PAUD dan Dikmas ketika membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2019.

Rapat kordinasi yang dihadiri peserta dari perwakilan provinsi di kawasan Indonesia timur itu, berlansung di Ballrrom Phinisi Hotel Claro, Makassar, Selasa (19/2/2019) malam.

"Rakor ini Rakor teknis, ini followap yang kemarin. Tentu formatnya akan berbeda dan nanti sebulan kemudian akan ada rakor tingkat provinsi di UPT masing-masing," kata Harris Iskandar.

Pak Harris Iskandar pun menyampaikan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Muhajir Effendi, kepada peserta agar mampu menuntaskan program kerja yang ada.

"Amanat dari pak menteri. Bahwa kegiatan kita itu harus diselesaikan paling satu atau dua bulan sebelum akhir tahun, kemudian kita gelar lokakarya dan evaluasi," ujarnya.

Dalam sambutannya, Harris juga menyinggung beberapa permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Antara lain masalah stunting dan pengangguran. Menurutnya, permasalahan itu merupakan tantangan yang harus dijawab melalui peran aktif bunda PAUD dan Dikmas.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel Irman Yasin Limpo dalam sambutannya mengaku bangga dapat menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan rapat kordinasi yang diikuti BP PAUD dari delapan provinsi di Indonesia timur.

"Kami senang sekali membawa Rakor PAUD disini, ini tentunya mendinamis. Masa depan generasi kita dibentuk oleh PAUD, selamat datang dan selamat berakor," sambut Irman YL.

Dalam rakor itu juga dilakukan penandatanganam kinerja oleh Ditjend PAUD dan Dikmas dan BP PAUD dari Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, pendidikan anak usia dini (PAUD) berkembang dengan pesat di Indonesia. Pada tahun 2016, saat Kemendikbud pertama kali memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD, jumlah lembaga PAUD sekitar 190-ribu. Sekarang, katanya, sudah ada sekitar 246-ribu lembaga PAUD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Didik menegaskan agar pendidikan karakter menjadi hal yang diprioritaskan dalam PAUD, bukan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung atau calistung.

Menurut Sesjen, pendidikan karakter harus ditekankan di PAUD, bukan calistung. Masuk SD tidak boleh ada tes calistung, karena pendidikan di lembaga PAUD bukan untuk mengajarkan calistung, (Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi, dalam dialog dengan Bunda PAUD se-Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Sulsel, Sabtu 16 Februari 2019).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 69 ayat (5) disebutkan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain. Kemudian dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tercantum bahwa persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 SD, yaitu berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pak Didik mengatakan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pendidikan prasekolah sudah tinggi. Yang masih menjadi persoalan adalah mengenai standardisasi penyelenggaraan lembaga PAUD, termasuk pengajaran calistung pada anak-anak usia dini. "PAUD itu filosofinya adalah tempat bermain, taman bermain. Oleh karena itu harus diluruskan," katanya. Ia menuturkan, Mendikbud juga akan membuat surat edaran ke sekolah-sekolah dasar supaya tidak memberlakukan tes calistung untuk calon peserta didik kelas 1, dan hanya melihat persyaratan usia.

Menurut Pak Didik, saat ini terjadi kesalahpahaman praktik pendidikan di jenjang PAUD dan SD. Karena saat SD memberlakukan tes calistung untuk calon peserta didik kelas 1, maka otomatis lembaga PAUD juga akan terpaksa mengajarkan calistung kepada anak-anak usia dini. Padahal yang harus ditekankan dalam penyelenggaraan lembaga PAUD adalah penerapan pendidikan karakter untuk anak usia dini.

Sesjen Kemendikbud dan para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud menghadiri acara Dialog dengan Bunda PAUD se-Sulawesi Selatan dalam rangkaian Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan (Gebyar Dikbud) di Kota Makassar. Acara tersebut dihadiri ratusan Bunda PAUD dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Dalam acara tersebut, Sesjen Kemendikbud memberikan bantuan berupa alat permainan edukatif (APE) untuk lembaga PAUD yang diterima secara simbolis oleh Bunda PAUD Kabupaten Jeneponto, Bunda PAUD Kabupaten Gowa, dan Bunda PAUD Kabupaten Maros.


Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...

| 0 komentar ]

Berapakah kisaran Dana Alokasi Khusus (DAK) PAUD yang dianggarkan oleh Pemerintah? Marilah para Bunda PAUD menyimak paparan dari Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar, pada pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2019 di Yogyakarta, 12 Maret yang lalu.

Menurut Pak Harris Iskandar, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menerapkan SPM untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, ini menurutnya merupakan hal yang menarik. Dengan adanya PP ini diibaratkan ”kita ini naik kelas". Ini adalah sebuah lompatan lanjut Harris. Saya bersyukur, karena dalam kunjungan ke Jawa Timur beberapa hari yang lalu, sebagian Bupati sudah sangat paham tentang SPM. Indikatornya adalah dengan telah dianggarkan penerapan SPM pada APBD masing-masing," katanya.

"Dalam mendukung pelaksanaan SPM tersebut, Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik. DAK fisik untuk jenjang Taman Kanak-kanak dianggarkan sebesar Rp239,5 miliar dan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebesar Rp375 miliar. Sedangkan DAK nonfisik, untuk PAUD sebesar Rp4,475 triliun, serta pendidikan keseteraan Rp1,54 triliun. DAK untuk PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak diperuntukkan bagi 1.998 sasaran yang meliputi 7,4 juta siswa PAUD. Sedangkan untuk kesetaraan sebanyak Rp 925 ribu diperuntukkan bagi 176 SKB dengan total peserta didik sebanyak 925 ribu orang, ” ujar Pak Harris.

Menurut Pak Harris, besaran DAK ini sebuah lonjakan yang luar biasa sehingga perlu ada perhatian dan kesamaan langkah pada seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Ditjen PAUD dan Dikmas membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengawal dan mengawasi penggunaan DAK tersebut.

”Ini yang beda dengan sebelumnya. Perlu kerja lebih keras lagi sebab tidak mudah mengawasi program yang melibatkan banyak orang. Ini tantangan kita,” tekan Harris.

Selanjutnya Dirjen mengatakan, bahw Pemerintah menaikkan DAK khusus untuk PAUD itu dengan kesadaran, bahwa keberadaan PAUD berdampak sangat nyata dan signifikan dalam Sistim Pendidikan Nasional. ”Bila pendidikan di PAUD ditingkatkan dan terus kita perbaiki, Insya Allah akan berkurang angka putus sekolah bagi siswa di sekolah dasar, dan sekolah menengah, ” ujarnya.

Pemberian DAK untuk PAUD itu dalam upaya menciptakan PAUD yang berkualitas, salah satunya dengan mewujudkan PAUD yang holistik integratif. Harris juga mengingatkan, bahwa semua itu bertujuan untuk kesejahteraan anak tidak sekedar pendidikan dan pengasuhan.

Dewasa ini ada sekitar 230 ribuan PAUD yang 99 persen diantaranya milik persennya masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi dalam PAUD. Selain meningkatkan DAK untuk PAUD, juga mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota mengembangkan taman kanak-kanak pembina dan PAUD percontohan.

Sumber:
- kemdikbud.go.id

Read More...